Sumbangan dari Segi Perpajakan

Dewasa ini, banyak perusahaan sudah memulai memperhatikan mengenai keberlangsungan usahanya yang dipengaruhi pada Corporate Sosisal Responsibilty (CSR). Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan CSR adalah dengan melakukan kegiatan pemberian sumbangan.

Pada segi perpajakan, pemberian sumbangan sudah diatur dan salah satunya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011. Pada peraturan tersebut, sumbangan dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional

Merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.

2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

Merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.

3. Sumbangan fasilitas pendidikan

Merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.

4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang atau jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga.

5. Sumbangan pembangunan infrastruktur sosial

Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Peraturan perpajakan telah mengatur bahwa kelima jenis sumbangan diatas diperbolehkan menjadi pengurang laba kena pajak sebagai objek pajak. Pada sisi lain, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk perusahaan jika akan melakukan pengeluaran kas dan setara kas untuk menyumbang. Syarat yang harus dipenuhi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki penghasilan neto fiskal pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak sebelumnya.
2. Pemberian sumbangan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian pada tahun pajak sumbangan diberikan.
3. Didukung oleh bukti yang sah
4. Lembaga yang menerima sumbangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
5. Besarnya nilai sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial untuk 1 (satu) tahun pajak  dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
6. Sumbangan yang diberikan tidak antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

Contoh:

PT Togar memberikan sumbangan kepada Yayasan Sirait (memiliki NPWP dan lolos atas syarat keempat) yang digunakan untuk kegiatan pendidikan SMA Siratit. Sumbangan yang diberikan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 PT Tigor memiliki penghasilan netto fiskal sebesar Rp 25.000.000.000,00 (lolos atas syarat pertama). PT Tigor akan menyumbangkan berupa dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (dibawah 5% dari penghasilan netto fiskal tahun pajak 2014 "Rp 1.250.000.000,00", maka lolos atas syarat kelima). Pada tahun 2015 PT Tigor telah menghitung taksiran penghasilan netto fiskal sebesar Rp 30.000.000.000,00 (Perusahaan tetap memiliki laba fiskal atas pengeluaran sumbangan tersebut, maka lolos atas syarat kedua). Atas sumbangan yang diberikan PT Tigor, telah dilakukan pengukuan dokumen sebagai bukti serah terima sumbangan (lolos atas syarat ketiga). Sebagai informasi bahwa PT Tigor tidak memiliki hubungan istimewa dengan Yayasan Sirait (lolos atas syarat keenam).

Sumbangan yang diberikan untuk jenis sumbangan 1 sampai dengan 4 dapat diberikan dengan mengunakan bentuk uang atau barang. Namun, sumbangan untuk jenis sumbangan kelima dapat diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana. Pada pencatatannya atas sumbangan tersebut harus tercantum secara jelas tujuan dari pemberian sumbangannya.

Pada pencatatan atas sumbangan, besarnya jumlah sumbangan dalam bentuk barang juga sudah diatur oleh perpajakan sebagai berikut:

1. Sumbangan dalam bentuk barang belum disusutkan, maka nilai sumbangan yang dibebankan sebesar nilai peroleh barang tersebut. Sebagai contoh: Pada tahun 2014 PT Tigor membeli mesin fotokopi sebesar Rp 15.000.000,00. Mesin tersebut belum sempat untuk disusutkan karena memang belum pernah digunakan. Pada tahun tahun 2015 PT Tigor menyumbangkan mesin fotokopi tersebut kepada Yayasan Sirait, maka besarnya biaya sumbangan yang dicatat oleh PT Tigor sebesar nilai perolehannya yaitu Rp 15.000.000,00. 
2. Sumbangan dalam bentuk barang yang sudah disusutkan, maka nilai sumbangan yang dibebankan sebesar nilai buku fiskal barang tersebut. Sebagai contoh: Pada tahun 2014 PT Tigor membeli mesin fotokopi sebesar Rp 15.000.000,00. Pada tahun tahun 2015 PT Tigor menyumbangkan mesin fotokopi tersebut kepada Yayasan Sirait. Mesin fotokopi tersebut telah disusutkan sesuai dengan ketentuan perpajakan selama 12 bulan sebesar Rp 3.125.000.000,00 sehingga nilai buku fiskalnya sebesar Rp 21.875.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, biaya sumbangan yang dibebankan oleh PT Tigor sebesar Rp 21.875.000.000,00.
3. Sumbangan dalam bentuk barang yang merupakan hasil produksi sendiri, maka nilai sumbangan yang dibebankan sebesar harga perolehan produksi atas barang tersebut. Sebagai contoh: PT Tio bergerak dibidang mebel. Pada tahun 2015 PT Tio menyumbangan 50 buah meja dan 100 buah kursi untuk Yayasan Sirait. Biaya yang dikeluarkan oleh PT Tio untuk membuat 50 buah meja dan 100 buah kursi sebesar Rp 25.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, biaya sumbangan yang dibebankan oleh PT Tio sebesar Rp 25.000.000,00.
4. Sumbangan pembangunan infrastrukstur sosial yang dibebankan sebesar dari biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan.

Pembebanan atas sumbangan yang diberikan jenis sumbangan pertama sampai keempat harus dibebankan pada tahun pajak berjalan. Sedangkan untuk jenis sumbangan kelima dibebankan pada tahun pajak ketika infrastruktur sosial tersebut siap dimanfaatkan. Pembangunan infrastruktur sosial dengan jangka waktu lebih dari satu tahun pajak, maka beban sumbangan tersebut dapat dibebankan sekaligus pada tahun pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan.

Kewajiban Perpajakan atas Sumbangan

1. Pemberi Sumbangan

Pada sisi pemberi sumbangan diwajibkan untuk melapirkan bukti penerimaan sumbangan dan dilampirkan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Penerima Sumbangan

a. Jenis sumbangan pertama

Lembaga yang menjadi badan penerima dan pengelola sumbangan atas bencana alam diwajibkan untuk meyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap triwulan.

b. Jenis sumbangan kedua sampai dengan jenis sumbangan kelima

Lembaga yang menjadi penerima sumbangan atas jenis sumbangan kedua sampai dengan jenis sumbangan kelima diwajibkan untuk menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak pada akhir tahun pajak penerimaan sumbangan.