Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2015

Pada tahun 2015 telah diterbitkan peraturan mengenai perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Bersarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berdasarkan peraturan tersebut, besarnya PTKP untuk masing-masing status wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Besar PTKP
	2015	Sebelumnya
Wajib Pajak Sendiri	Rp 36.000.000,00	Rp 24.300.000,00
Status Kawin	Rp   3.000.000,00	Rp   2.025.000,00
Tanggungan	Rp   3.000.000,00	Rp   2.025.000,00
Istri (Penghasilan digabung)	Rp 36.000.000,00	Rp 24.300.000,00

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kemungkinan terjadi di tahun 2015:

Contoh 1:

Kita buat contoh gampang saja untuk memahami dampak dari perubahan PTKP di tahun 2015 ini. Misal gaji seorang karyawan sebesar Rp 3.000.000,00 dengan status tidak kawin tanpa memiliki tanggungan. Maka dampak dari penyesuaian PTKP tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Penyesuaian PTKP
	Sebelum	Sesudah
Gaji Setahun (Rp 3.000.000,00 x 12 bulan)	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00
Biaya Jabatan 5%	Rp   1.800.000,00 (-)	Rp   1.800.000,00 (-)
Penghasilan Neto	Rp 34.200.000,00	Rp 34.200.000,00
PTKP (TK/0)	Rp 24.300.000,00 (-)	Rp 36.000.000,00 (-)
PKP	Rp   9.900.000,00	NIHIL

Sebelum diberlakukannya penyesuaian PTKP tahun 2015, atas penghasilannya telah dihitung pajak setahun sebesar Rp 495.000,00 (dari 5% x Rp 9.900.000,00). Sejak bulan Januari sampai dengan Juni, karyawan tersebut telah dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 247.500,00 (dari 6 : 12 x Rp 495.000,00).

Dapat dilihat, setelah pemberlakuan PTKP yang terbaru pada tahun 2015, karyawan tersebut tidak terutang PPh Pasal 21. Namun karyawan tersebut sudah sempat dipungut sebesar Rp 247.500,00. PPh pasal 21 yang sempat dipungut dapat digunakan untuk kompensasi PPh Pasal 21 atas THR atau PPh Pasal 21 ketika terdapat peningkatan gaji.

Contoh 2:

Contoh kedua akan kita tingkatkan gaji karyawannya. Misal gaji seorang karyawan sebesar Rp 4.000.000,00 dengan status tidak kawin tanpa memiliki tanggungan. Maka dampak dari penyesuaian PTKP tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Penyesuaian PTKP
	Sebelum	Sesudah
Gaji Setahun (Rp 4.000.000,00 x 12 bulan)	Rp 48.000.000,00	Rp 48.000.000,00
Biaya Jabatan 5%	Rp   2.400.000,00 (-)	Rp   2.400.000,00 (-)
Penghasilan Neto	Rp 45.600.000,00	Rp 45.600.000,00
PTKP (TK/0)	Rp 24.300.000,00 (-)	Rp 36.000.000,00 (-)
PKP	Rp 21.300.000,00	Rp   9.600.000,00

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

	Penyesuaian PTKP
	Sebelum	Sesudah
5% x Rp 21.300.000,00 =	Rp 1.065.000,00	-
5% x Rp   9.600.000,00 =	-	Rp    480.000,00
Pajak yang sudah dipungut :
6 : 12 x Rp 1.065.000,00 =		Rp    532.500,00 (-)
	Lebih Bayar	Rp      52.500,00

Meski terjadi penyesuaian besarnya PTKP pada tahun 2015, karyawan tersebut masih tetap terutang PPh Pasal 21 sebesar Rp 480.000,00. Karyawan tersebut juga sudah sempat dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 532.500,00 selama bulan Januari sampai dengan Juni 2015. Kelebihan pungut PPh Pasal 21 sebesar Rp 52.500,00 dapat digunakan sebagai kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun berikutnya.

Contoh 3:

Contoh ketiga akan kita tingkatkan lagi gaji karyawannya. Misal gaji seorang karyawan sebesar Rp 5.000.000,00 dengan status tidak kawin tanpa memiliki tanggungan. Maka dampak dari penyesuaian PTKP tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Penyesuaian PTKP
	Sebelum	Sesudah
Gaji Setahun (Rp 5.000.000,00 x 12 bulan)	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Biaya Jabatan 5%	Rp   3.000.000,00 (-)	Rp   3.000.000,00 (-)
Penghasilan Neto	Rp 57.000.000,00	Rp 57.000.000,00
PTKP (TK/0)	Rp 24.300.000,00 (-)	Rp 36.000.000,00 (-)
PKP	Rp 32.700.000,00	Rp 21.000.000,00

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

	Penyesuaian PTKP
	Sebelum	Sesudah
5% x Rp 32.700.000,00 =	Rp 1.635.000,00	-
5% x Rp 21.000.000,00 =	-	Rp 1.050.000,00
Pajak yang sudah dipungut :
6 : 12 x Rp 1.635.000,00 =		Rp    817.500,00 (-)
	Kurang Bayar	Rp    232.500,00

Dapat dilihat, bahwa karyawan tersebut tetap terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 meski telah ada penyesuaian PTKP pada tahun 2015. PPh Pasa 21 yang terutang atas gaji karyawan tersebut selama tahun 2015 sebesar Rp 1.050.000,00. Karyawan tersebut juga sudah dipungut PPh Pasal 21 selama bulan Januari sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp 817.500,00 dan masih kurang bayar sebesar Rp 232.500,00. Jumlah kekurangan PPh Pasal 21 tersebut dapat dijadikan acuan sebagai dasar pemungutan bulan Juli sampai dengan Desember 2015.

Sumbangan dari Segi Perpajakan

Dewasa ini, banyak perusahaan sudah memulai memperhatikan mengenai keberlangsungan usahanya yang dipengaruhi pada Corporate Sosisal Responsibilty (CSR). Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan CSR adalah dengan melakukan kegiatan pemberian sumbangan.

Pada segi perpajakan, pemberian sumbangan sudah diatur dan salah satunya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011. Pada peraturan tersebut, sumbangan dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional

Merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.

2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

Merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.

3. Sumbangan fasilitas pendidikan

Merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.

4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang atau jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga.

5. Sumbangan pembangunan infrastruktur sosial

Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Peraturan perpajakan telah mengatur bahwa kelima jenis sumbangan diatas diperbolehkan menjadi pengurang laba kena pajak sebagai objek pajak. Pada sisi lain, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk perusahaan jika akan melakukan pengeluaran kas dan setara kas untuk menyumbang. Syarat yang harus dipenuhi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki penghasilan neto fiskal pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak sebelumnya.
2. Pemberian sumbangan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian pada tahun pajak sumbangan diberikan.
3. Didukung oleh bukti yang sah
4. Lembaga yang menerima sumbangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
5. Besarnya nilai sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial untuk 1 (satu) tahun pajak  dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.
6. Sumbangan yang diberikan tidak antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

Contoh:

PT Togar memberikan sumbangan kepada Yayasan Sirait (memiliki NPWP dan lolos atas syarat keempat) yang digunakan untuk kegiatan pendidikan SMA Siratit. Sumbangan yang diberikan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 PT Tigor memiliki penghasilan netto fiskal sebesar Rp 25.000.000.000,00 (lolos atas syarat pertama). PT Tigor akan menyumbangkan berupa dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (dibawah 5% dari penghasilan netto fiskal tahun pajak 2014 "Rp 1.250.000.000,00", maka lolos atas syarat kelima). Pada tahun 2015 PT Tigor telah menghitung taksiran penghasilan netto fiskal sebesar Rp 30.000.000.000,00 (Perusahaan tetap memiliki laba fiskal atas pengeluaran sumbangan tersebut, maka lolos atas syarat kedua). Atas sumbangan yang diberikan PT Tigor, telah dilakukan pengukuan dokumen sebagai bukti serah terima sumbangan (lolos atas syarat ketiga). Sebagai informasi bahwa PT Tigor tidak memiliki hubungan istimewa dengan Yayasan Sirait (lolos atas syarat keenam).

Sumbangan yang diberikan untuk jenis sumbangan 1 sampai dengan 4 dapat diberikan dengan mengunakan bentuk uang atau barang. Namun, sumbangan untuk jenis sumbangan kelima dapat diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana. Pada pencatatannya atas sumbangan tersebut harus tercantum secara jelas tujuan dari pemberian sumbangannya.

Pada pencatatan atas sumbangan, besarnya jumlah sumbangan dalam bentuk barang juga sudah diatur oleh perpajakan sebagai berikut:

1. Sumbangan dalam bentuk barang belum disusutkan, maka nilai sumbangan yang dibebankan sebesar nilai peroleh barang tersebut. Sebagai contoh: Pada tahun 2014 PT Tigor membeli mesin fotokopi sebesar Rp 15.000.000,00. Mesin tersebut belum sempat untuk disusutkan karena memang belum pernah digunakan. Pada tahun tahun 2015 PT Tigor menyumbangkan mesin fotokopi tersebut kepada Yayasan Sirait, maka besarnya biaya sumbangan yang dicatat oleh PT Tigor sebesar nilai perolehannya yaitu Rp 15.000.000,00. 
2. Sumbangan dalam bentuk barang yang sudah disusutkan, maka nilai sumbangan yang dibebankan sebesar nilai buku fiskal barang tersebut. Sebagai contoh: Pada tahun 2014 PT Tigor membeli mesin fotokopi sebesar Rp 15.000.000,00. Pada tahun tahun 2015 PT Tigor menyumbangkan mesin fotokopi tersebut kepada Yayasan Sirait. Mesin fotokopi tersebut telah disusutkan sesuai dengan ketentuan perpajakan selama 12 bulan sebesar Rp 3.125.000.000,00 sehingga nilai buku fiskalnya sebesar Rp 21.875.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, biaya sumbangan yang dibebankan oleh PT Tigor sebesar Rp 21.875.000.000,00.
3. Sumbangan dalam bentuk barang yang merupakan hasil produksi sendiri, maka nilai sumbangan yang dibebankan sebesar harga perolehan produksi atas barang tersebut. Sebagai contoh: PT Tio bergerak dibidang mebel. Pada tahun 2015 PT Tio menyumbangan 50 buah meja dan 100 buah kursi untuk Yayasan Sirait. Biaya yang dikeluarkan oleh PT Tio untuk membuat 50 buah meja dan 100 buah kursi sebesar Rp 25.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, biaya sumbangan yang dibebankan oleh PT Tio sebesar Rp 25.000.000,00.
4. Sumbangan pembangunan infrastrukstur sosial yang dibebankan sebesar dari biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan.

Pembebanan atas sumbangan yang diberikan jenis sumbangan pertama sampai keempat harus dibebankan pada tahun pajak berjalan. Sedangkan untuk jenis sumbangan kelima dibebankan pada tahun pajak ketika infrastruktur sosial tersebut siap dimanfaatkan. Pembangunan infrastruktur sosial dengan jangka waktu lebih dari satu tahun pajak, maka beban sumbangan tersebut dapat dibebankan sekaligus pada tahun pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan.

Kewajiban Perpajakan atas Sumbangan

1. Pemberi Sumbangan

Pada sisi pemberi sumbangan diwajibkan untuk melapirkan bukti penerimaan sumbangan dan dilampirkan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Penerima Sumbangan

a. Jenis sumbangan pertama

Lembaga yang menjadi badan penerima dan pengelola sumbangan atas bencana alam diwajibkan untuk meyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap triwulan.

b. Jenis sumbangan kedua sampai dengan jenis sumbangan kelima

Lembaga yang menjadi penerima sumbangan atas jenis sumbangan kedua sampai dengan jenis sumbangan kelima diwajibkan untuk menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak pada akhir tahun pajak penerimaan sumbangan.

Faktur Pajak

Wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur pajak merupakan instrumen yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak.

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk membuat faktur pajak untuk setiap adanya penyerahan BKP dan JKP. Jika terdapat pembayaran terlebih dahulu baik secara keseluruhan maupun sebagian sebelum adanya penyerahan BKP dan JKP, maka faktur dibuat pada saat adanya pembayaran. Faktur biasanya dibuat pada setiap ada penyerahan BKP dan JKP, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat 2 dan 2a "Satu faktur dapat dibuat untuk beberapa kali penyerahan BKP dan JKP dalam 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli, dengan ketentuan paling lambat dibuat pada akhir bulan penyerahan".

Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya kepada pembeli sebagai rujukan PPN masukan dan kepada penjualan sebagai arsip. Jika dalam pembuatan Faktur Pajak lebih dari 2 rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Beberapa ketentuan yang harus ada pada Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Nomor seri Faktur Pajak pada saat ini sudah diatur tersendiri. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 pasal 1 poin 8 "Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak"

Nomor seri faktur pajak yang telah diatur oleh Per-24/PJ/2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. 2 digit pertama adalah Kode Transaksi
2. 1 digit berikutnya adalah Kode Status
3. 13 digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh DJP 

Kode Transaksi yang tercantum pada nomor seri Faktur Pajak dapat dijelasakan sebagai berikut:

No	Keterangan
01	Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan penyerahan BKP dan/atau JKP.
02	Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah dimana PPNnya langsung dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
03	Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) dimana PPNnya langsung dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (Selain Bendahara Pemerintah).
04	Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
05	Kode ini tidak digunakan
06	Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JK, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
07	Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
08	Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
09	Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

Kode Status yang tercantum pada nomor seri Faktur Pajak terdiri dari "0" jika merupakan Faktur Pajak normal dan "1" jika merupakan Faktur Pajak penggantian.

Berkaitan dengan dokumen yang menjadi rujukan sebagai bukti pemungutan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Hal ini dapat dicontohkan jika perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor, maka dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak.