Pengampunan Pajak

Saat ini isu perpajakan yang sedang asik dibicarakan berkaitan dengan pengampunan pajak (tax amnesty). Memang pada pembahasan sebelumnya telah mebuka bahan mengenai tax amnesty berdasarkan RUU Pengampunan Nasional yang keluar pada tahun 2015. Jika kita lihat, ternyata RUU Pengampunan Nasional yang muncul pada tahun 2015 memang sangat berbeda dengan RUU Pengampunan Pajak tahun 2016 ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pada RUU Pengampunan Nasional jelas tampak adanya penghapusan sanksi pidana tertentu (kecuali pidana narkotika, perdagangan manusia dan terorisme) yang dihapuskan dan tidak dimunculkan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tapi penulisan kali ini tidak membahas perbandingan RUU Pengampunan Nasional 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Karena tentunya banyak aspek yang berbeda dari keduanya. Tapi yang jelas pasti bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah sah berlaku saat ini.

Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengetahui sebenarnya apa itu Pengampunan Pajak? Jika kita cermati di Undang-Undang tersebut, kita dapat mendefinisikan secara lebih mudah bahwa Pengampunan Pajak adalah bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terhutang (dibayarkan) beserta sanksi pajak yang mengikatnya. Sanksi yang mengikat dalam hal ini adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam bidang perpajakan. Sanksi administrasi muncul sebagai akibat pajak yang seharusnya dibayar ternyata terlambat untuk dibayarkan (ya karna memang tidak pernah dibayar). Sebagai ganti dari fasilitas pengampunan pajak tersebut, wajib pajak harus membayar uang tebusa dengan kepada negera.

Jika kita berbicara mengenai perpajakan, cara paling mudah untuk memahaminya adalah dengan cara mempelajari objek pajak dan subjek pajaknya. Objek dari pengampunan pajak adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Ketiga jenis objek pajak yang dihapuskan ini terikat pada harta yang tidak dilaporkan kepada KPP sampai dengan SPT Tahunan Pajak 2015. Sebagai ganti penghapusan ketiga jenis pajak tersebut beserta sanki dalam bidang perpajakannya, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar kepada negara dengan istilah "Uang Tebusan" dengan dasar perhitungan tertentu. Seperti moto pajak yang melekat pada Undang-Undang ini yaitu, "Ungkap, Tebus, Legah".

Uang tebusan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ini didasarkan pada jumlah harta bersih dikalikan dengan tarif tertentu. Harta bersih disini merupakan jumlah tambahan harta yang belum dilaporkan dikurangi jumlah hutang yang belum terlaporkan. Hutang disini merupakan hutang yang terkait langsung dengan perolehan harta yang belum dilaporkan. Melihat dasar pengenaan perhitungan uang tebusan ini, sepertinya pihak pajak sedikit lebih ketat. Hal ini dikarenakan adanya batasan jumlah hutang yang boleh digunakan masimal 75% untuk Wajib Pajak badan dan maksimal 50% untuk Wajib Pajak orang pribadi dari jumlah Harta tambahan.

Tarif yang digunakan dalam perhitungan uang tebusan juga beragam macam bergantung pada kondisi dan waktu pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak. Pertama, terkait Harta tambahan yang ada di dalam negera Indonesia akan dikenakan tarif perhitungan uang tebusan sebagai berikut:

Periode Pemanfaat	Tarif
Juli 2016 - September 2016	2%
Oktober 2016 - Desember 2016	3%
Januari 2017 - Maret 2017	5%

Syarat untuk Harta tamabahan yang ada di Indonesia tidak diperbolehkan dipindahkan ke luar negeri dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun. Kedua, terkait Harta tambahan yang ada di luar negara Indonesia akan dikenakan tarif perhitungan uang tebusa sebagai berikut:

Periode Pemanfaat	Tarif
Juli 2016 - September 2016	4%
Oktober 2016 - Desember 2016	6%
Januari 2017 - Maret 2017	10%

Namun, untuk Harta tambahan yang ada di luar negara Indonesia yang akan dimasukan atau diinvestasikan ke dalam Indonesia bisa dikatakan mendapat diskon 50%. Hal ini menjadikan tarifnya sama dengan tarif Harta tambahan yang ada di dalam Indonesia. Tentu ada syaratnya dimana harta yang masuk di Indonesia harus diinvestasikan dengan jangka waktu paling singkat selama 3 tahun dengan jenis investasi yang telah diatur oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak.

No	Jenis Investasi
2	Surat Berharga Negera Republik Indonesia
3	Obligasi Badan Usaha Milik Negara
4	Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah
5	Investasi keuangan pada Bank Persepsi
6	Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
7	Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah
8	Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan

Ketiga, terkait Harta tambahan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 akan menggunakan tarif yang berlaku sejak Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 sebagai berikut:

Jumlah Harta Tambahan	Tarif
Rp 10.000.000.000 <	0,5%
> Rp 10.000.000.000	2%

Syarat yang mengikat pada jenis tarif ketiga ini dimana penghasilan tersebut hanya bersumber dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja atau pekerjaan bebas.

Sebagai contoh, berikut cara menghitung uang tebusan :

Membahas mengenai pengampunan pajak, terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh bagi wajib pajak. Tentunya terkait penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pinda dalam bidang perpajakan. Namun, pada sisi lain terdapat beberapa hal yang perlu diketahui wajib pajak mengenai syarat mengikuti pengampunan pajak ini. Syarat ini yang bisa dikatakan sedikit kerugian yang ditanggung oleh wajib pajak.

1. Mencabut permohonan restitusi atau kompensasi pajak lebih bayar yang dimiliki oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak tidak berhak dalam mengkompensasikan kerugian fiskal yang sudah terakumulasi sampai dengan tahun pajak 2015.
3. Wajib pajak mencabut permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. (UU No 11 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 3 poin f.3)
4. Wajib pajak secara perpajakan tidak bisa melakukan amortisasi untuk harta tambahan baik dalam bentuk aset berwujud maupun aset tidak berwujud.

Wajib pajak sebaiknya memahami betul akan beberapa hal di atas, sehingga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melangkah. Pada aspek laporan keuangan, undang-undang pengampunan pajak sudah mengatur bahwa harta tambahan yang dilaporkan akan dimasukan sebagai saldo laba ditahan (UU No 11 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 1). Perlakuannya hampir sama ketika melakukan revaluasi aset tetap, dimana nilai pertambahan aset tetap masuk ke bagian neraca (ekuitas) dan bukan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

Tax Amnesty

Tahun 2015 telah berlalu, dan target penerimaan negara dari pajak ternyata tidak tercapai secara maksimum dari yang dianggarkan untuk tahun pajak 2015. Pada awal tahun 2016 ini, banyak berita yang menginformasikan bahkan target tahun 2016 tidak akan jauh berbeda dengan target penerimaan pajak tahun 2015. Bahkan dimungkinkan pemerintah berani menentukan target penerimaan pajak tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015. Mengapa demikian? Salah satu senjata yang digunakan oleh pihak pajak untuk menghadapi target penerimiaan pajak tahun 2016 dengan adanya peraturan tax amnesty. Apa sebenarnya tax amnesty? Mungkin juga masih terdapat beberapa masyarakat yang masih belum mengetahu, mengenal, dan memahami tentang tax amnesty tersebut.

Sampai dengan penulisan ini, sumber data yang digunakan masih dalam bentuk Rancangan Undang-Udang Pengampunan Nasional. Loh...dari pajak sampai ke pengampunan nasional, kok bisa? Hal ini dikarenakan tax amnesty masuk dalam definisi pengampunan nasional. Pada definisi pengampunan nasional terdapat empat jenis hal yang akan dihapuskan sebagai berikut:

1. Penghapusan pajak terutang
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan
3. Penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan
4. Penghapusan sanksi pidana tertentu

Bagaimana, mantap bukan dari empat jenis penghapusan di atas? Namun ada syaratnya loh,,,ni berikut syarat bagi pengguna fasilitas tax amnsesty:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menyampaikan Surat Permohonan Pengampunan Nasional yang ditandatangani Wajib Pajak bersangkutan
3. Melakukan pembayaran dengan istilah uang tebusan dengan tarif dan perhitungan yang diatur
4. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
5. Memberikan Surat kuasa kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuka akses bank di luar maupun di dalam negeri atas seluruh rekening Wajib Pajak untuk transaksi setelah memperoleh Pengampunan Nasional.

Sebelum pembahasan dilanjutkan ada kalanya kita tahu dulu mengenai liku-liku perjalanan tax amnesty ini dulu gan. Biar mantap lah wawasannya. Inti cerita semua ini berawal dari keinginan pemerintah untuk menarik kesediaan Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan. Harta yang dilaporkan bisa berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Atas harta yang dilaporkan tersebut akan diberikan pengampunan perpajakan (tax amnesty). Keinginan pemerintah ini ditindaklanjuti dengan keluarnya aturan Pengampunan Pajak pada tahun 1984. Namun, pada saat itu tindak lanjut nya belum berjalan begitu efektif sebagai akibat dari sistem administrasi perpajakan yang belum memadai dan kurangnya partisipasi Wajib Pajak untuk memanfaatkan nya. Alasan yang mungkin paling kuat sebagai dasar Wajib Pajak kurang berpartisipasi pada saat itu dikarenakan tidak ada kepastian pengampunan pidana lainnya di luar pidana perpajakan.

Sepertinya bukan rahasia umum lagi bukan, adanya harta yang tidak dilaporkan bukan hanya terkait penghindaran pembayaran pajak. Namun sumber dari harta tersebut yang mungkin dari tindakan pidana menjadi alasan mengapa tidak pernah dilaporkan. Berbeda dengan tahun 1984, berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional yang dikeluarkan tahun 2015 akan muncul fasilitas penghapusan sanksi pidana tertentu. Tindakan pidana yang dikecualikan dari penghapusan sanksi pada peraturan tahun 2015 ini adalah tindakan pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia.

Harta yang belum dilaporkan sebelum berlakunya peraturan ini akan memperoleh beberapa fasilitas pengampunan jika dilaporkan dengan syarat membayar tebusan. Perhitungan besarnya uang tebusan didasarkan pada tarif yang sudah diatur dengan nilai harta yang dilaporkan sebagai dasar dikalikan dengan tarif. Berikut ada penjelasan singkat mengenai tarif tebusan yang telah diatur pada RUU Pengampunan Nasional.

Tarif	Keterangan
3%	Periode pelaporan surat Pengampunan Nasional bulan Oktober 2015 s/d Desember 2015
5%	Periode pelaporan surat Pengampunan Nasional bulan Januari 2016 s/d Juni 2016
8%	Periode pelaporan surat Pengampunan Nasional bulan Juli 2016 s/d Desember 2016

      

Nah, pada RUU tersebut juga ditegaskan kembali fasilitas dibidang perpajakan yang dapat digunakan jika Wajib Pajak dapat ikut berpartisipasi dalam RUU Pengampunan Nasional. Fasilitas tersebut bahkan menegaskan bahwa pajak terutang, sanksi administrasi pajak, dan sanksi pidana perpajakan akan dihapuskan. Bahkan ditegaskan kembali sampai tidak akan dikeluarkannya surat tagihan pajak dan sejenisnya. Namun, semua fasilitas itu hanya untuk tahun pajak sebelum Undang-Undang Pengampunan Nasional ini diundangkan. Bagi penulis, ada satu fasilitas yang perlu dicermati dalam rancangan undang-udang ini. Jika seandainya ada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang sudah menerima surat Pengampunan Nasional dan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan dalam hal kewajiban perpajakan tahun pajak sebelum undang-undang ini diundangkan, maka kegiatan tersebut akan dihentikan. Wah,,,asik bukan...

Selain adanya fasilitas yang diperoleh dari RUU Pengampunan Nasional ini yang cukup wah...pastinya ada hal juga dong yang akan kita korbankan. Mengapa demikian??? karena terdapat beberapa hak yang dihilangkan bagi Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas ini. Beberapa hak yang tidak diberlakukan bagi pengguna fasilitas ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak berhak lagi mengkompensasikan kerugian fiskal untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum undang-udang ini diundangkan yang belum dikompensasikan.
2. Wajib pajak tidak berhak lagi mendapat pengembalian kelebihan pajak (restitusi) yang belum dikembalikan untuk tahun pajak atau tahun pajak sebelum undang-udang ini diberlakukan dan bahkan masa pajak sebelum undang-undang ini diberlakukan.
3. Wajib pajak tidak berhak lagi untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum undang-undang ini diundangkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa meski RUU ini dirancang Pemerintah untuk tujuan yang baik, namun peraturan ini bersifat sangat sensitif sekali. Hal ini dikarenakan tindakan pidana perpajakan dan tindakan pidana tertentu diatur pada RUU ini. Untuk menyingkapi sensitifitas tersebut, RUU juga mengatur mengenai kerahasiaan data dari Wajib Pajak. Bahkan telah diatur bagi pihak yang membocorkan data rahasia Wajib Pajak terkait pengampunan nasional ini  akan dikenakan sanksi pidana.

Siklus Akuntansi Kegiatan Konstruksi

Pada kesempatan ini kita akan membahas siklus akuntansi untuk usaha di bidang konstruksi. Siklus akuntansi konstruksi yang akan kita bahas adalah akuntansi konstruksi dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian. Siklus akuntansi yang kita bahas akan diberikan dua contoh yang kemungkinan akan terjadi. Agar lebih memahami, kita langsung ke contoh sebagai berikut :

CV Togar merupakan badan usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha konstruksi. Perusahaan memperoleh kontrak konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Include PPN)	Rp   990.000.000,00
Uang Muka Terima (40%)	Rp   396.000.000,00

Berdasarkan data di atas maka Perusahaan akan melakukan jurnal atas penerimaan uang muka dengan penjelasan sebagai berikut:

 Dari jurnal awal tersebut, kita akan membahas siklus akuntansi konstruksi dari dua kondisi sebagai berikut:

1. Prosentase Penyelesaian Tahap Pertama Lebih Besar Dari Uang Muka Terima

Kondisi pertama ini disesuaikan dengan kontrak perjanjian atas konstruksi sebagai berikut:

Keterangan	Prosentase Penyelesaian
Penyelesaian Tahap I	50%
Penyelesaian Tahap II	100%

a. Siklus akuntansi pada saat Penyelesaian Tahap I dapat dijelaskan sebagai berikut :

b. Siklus akuntansi pada saat Penyelesaian Tahap II dapat dijelaskan sebagai berikut :

c. Analisis secara keseluruhan atas siklus akuntansi konstruksi dapat dejelaskan sebagai berikut :

2. Prosentase Penyelesaian Tahap Pertama Lebih Kecil Dari Uang Muka Terima

Kondisi pertama ini disesuaikan dengan kontrak perjanjian atas konstruksi sebagai berikut:

Keterangan	Prosentase Penyelesaian
Penyelesaian Tahap I	10%
Penyelesaian Tahap II	50%
Penyelesaian Tahap II	100%

a. Siklus akuntansi pada saat Penyelesaian Tahap I dapat dijelaskan sebagai berikut :

b. Siklus akuntansi pada saat Penyelesaian Tahap II dapat dijelaskan sebagai berikut :

c. Siklus akuntansi pada saat Penyelesaian Tahap III dapat dijelaskan sebagai berikut :

d. Analisis secara keseluruhan atas siklus akuntansi konstruksi dapat dejelaskan sebagai berikut :

Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi pembaca dalam memahami siklus akuntansi untuk kegiatan usaha dalam bidang konstruksi.

Hutang VS Modal (Pajak)

Seperti yang sering dibicarakan banyak pihak. Bahwa tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak. Jadi wajar muncul beberapa peraturan yang cukup mempengaruhi aktivitas perpajakan di tahun 2015. Dari pembebasan denda kekurangan pajak, utang atas modal, sampai pada penilaian kembali aset tetap. Tentu juga masih banyak yang lainnya.

Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai peraturan  PMK Nomor 169/PMK.010/2015 mengenai perbandingan hutang dengan modal. Memahami suatu peraturan perpajakan, mari kita mulai dari subjek pajak nya yang terikat atas peraturan ini. Subjek pajak yang diatur pada peraturan ini adalah Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham. Dengan demikian, berarti bentuk badannya sudah jelas berupa Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena ini beberapa Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, dan firma terbebas dari peraturan ini apa lagi Wajib Pajak Perorangan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa Wajib Pajak Badan yang memang modalnya terbagi atas saham namun tidak terikat atas peraturan ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mengingat peraturan ini mengenai perbandingan antar utang atas modal. Maka ada perlunya kita membahas sedikit mengenai makna utang dan modal. Utang yang dimaksud pada peraturan ini merupakan utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang memiliki bunga. Kenapa ada keterangan yang memiliki bunga??? Karena pada peraturan ini, pinjaman tanpa bunga dikelompokkan menjadi kelompok modal. Modal sendiri pada peraturan ini merupakan modal yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Objek pajak pada peraturan ini menuju pada biaya pinjaman yang diperkenankan dalam memperhitungkan taksiran penghasilan kena pajak (PKP). Berangkat dari perbandingan hutang atas modal pada peraturan ini sebesar 4 : 1, maka besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Contoh 1:

Pada tahun 2016, PT Togar memiliki komposisi hutang dan modal sebagai berikut:

Dari data di atas, maka kita akan menghitungkan perbadingan hutang atas modal sebagai berikut:

Kita sudah mengetahui perbandingan hutang atas modal pada PT Togar sebesar 7 : 1, hal ini jauh di atas peraturan perbandingan hutang atas modal sebesar 4 : 1. Pada tahun 2016, perusahaan melakukan pembayaran biaya bunga dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan data tersebut dan peraturan perpajakan ini, maka beban bunga yang dapat diperhitungkan untuk mengukur taksiran penghasilan kena pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Setelah dihitung berdasarkan peraturan ini, maka beban bunga yang diperkenankan untuk perhitungan taksiran penghasilan kena pajak sebesar Rp 506.000.000,00. Maka sisah biaya bunga pinjaman sebesar Rp 379.500.000,00 akan dikoreksi fiskal positif.

Contoh 2:

Salah satu ketentuan dari peraturan ini adalah wajib pajak badan yang memiliki penghasilan final dikecualikan dari subjek pajak PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Oleh karena itu, jika pada PT Tigor seandainya terdapat penghasilan final sebesar Rp 780.000.000,00 dari total penghasilan selama tahun 2016 sebesar Rp 2.600.000.000,00. Maka biaya bunga pinjaman yang diperkenankan sebagai dasar pengurang penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Dari dua contoh di atas diharapkan kita dapat lebih paham mengenai peraturan perpajakan mengenai perbandingan hutang atas modal. Namun sebagai Wajib Pajak yang cerdas, sebaiknya kita juga harus bijak dalam mengambil tindakan untuk menghadapi peraturan ini. Mengingat peraturan perbandingan hutang usaha atas modal sebesar 4 : 1 berlaku untuk tahun 2016, terdapat beberapa alternatif yang dapat di ambil agar kita dapat membebankan seluruh biaya bunga pinjaman yang telah kita keluarkan. Cukup besar juga bukan biaya bunga yang seharusnya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun harus dikoreksi fiskal karena peraturan ini. Apa lagi perusahaan tidak memiliki deposito (peraturan perpajakan terkait bunga pinjaman, hutang, dan deposito).

Dari semua alternatif yang ditawarkan pada intinya mayoritas bertujuan untuk meningkatkan jumlah modal. Sehingga perbandingan hutangnya tidak terlalu jauh dari jumlah modal yang dimiliki. Mengingat perkembangan peraturan perpajakan tahun 2015, sepertinya revaluasi aset tetap merupakan solusi yang lebih banyak disoroti. Dengan melakukan revaluasi aset tetap, selisih revaluasi akan menambah jumlah modal dengan nama akun surplus peningkatan nilai aset tetap. Bahkan perpajakan memberikan fasilitas yang cukup menguntungkan dengan munculnya peraturan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 mengenai penilaian kembali aktiva tetap. Jika kita rangkum secara singkat, keuntungan revaluasi aktiva tetap sebagai berikut:

1. Tampilan hutang atas modal dari perusahaan menjadi jauh lebih baik sehingga memungkinkan perusahaan untuk membebankan seluruh biaya bunga pinjaman terkait peraturan ini.
2. Dengan diterbitkannya peraturan Nomor 191/PMK.010/2015, pajak atas revaluasi aset tetap menjadi jauh lebih ringan jika dilakukan di tahun 2015 (3% untuk permohonan revaluasi yang diajukan sebelum 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan revaluasi yang diajukan antara tanggal 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016, dan 6% untuk permohonan revaluasi yang diajukan antara tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016).
3. Atas aset tetap yang telah direvaluasi, perusahaan dapat menghitung dan mengakui biaya penyusutan yang lebih dari sebelum revaluasi sebagi pengurang penghasilan kena pajak.